Penerbitan Antologi Puisi “MEMO UNTUK WAKIL RAKYAT”

Gagasan:

memo u wakil rakyatAbraham Lincoln (1809-1865) mengatakan bahwa hampir semua orang dapat bertahan menghadapi kesulitan, tetapi kalau ingin tahu watak seseorang, berilah dia kekuasaan (nearly all men can stand adversity, but if you want to test a man’s character, give him power). Ungkapan Abraham Lincoln tersebut nyaris relevan dengan perilaku para wakil rakyat. Penguasa ternyata bisa berbuat apa saja atas nama rakyat.

Setelah mereka terpilih dan dilantik, alih-alih berpikir dan bekerja demi kesejahteraan rakyat, namun justru berkelahi berebut kekuasaan di parlemen. Perilaku predatorik, yaitu naluri memangsa lawan politik dilakukan tanpa etika dan kesantunan, bahkan nyaris brutal. Bukan hanya itu, perilaku mereka dalam gedung parlemen pun sungguh tidak mencerminkan wakil rakyat, misalnya tidur saat sidang, sibuk dengan smartphone mereka, berkelahi, hujan interupsi tanpa terkendali, berteriak dan memaki, membolos sidang dengan sangat santai, dan sebagainya. Serta yang paling dikhawatirkan banyak pihak adalah DPR sebagai wakil rakyat tak menghasilkan undang-undang yang pro rakyat. Pasalnya, DPR terpengaruh oleh kucuran dana pihak tertentu yang berkepentingan terhadap undang-undang yang tengah dibahas DPR. Belum lagi banyak anggota parlemen yang tersandung dan tersandera oleh kasus-kasus korupsi.

Dan sikap wakil rakyat itu semakin nyata bahwa mereka sungguh-sungguh tidak berempati terhadap persoalan rakyat ialah ketika DPR mengesahkan Peraturan DPR tentang tata cara pengusulan pembangunan daerah pemilihan (UP2DP) atau dana aspirasi pada Rapat Paripurna DPR (23 Juni 2015) sungguh sangat ironis dan kontra produktif. Ketika rakyat pasrah subsidi mereka dihapus pelan-pelan (misalnya BBM, listrik, perumahan, dan lain-lain), anggota DPR justru mengesahkan dana aspirasi sebesar Rp20 milyar setiap anggota per tahun.

Apa pun alasannya dana aspirasi akan menciptakan ketidakadilan, antara daerah satu dengan daerah lain, antara provinsi satu dengan provinsi lain. Dana aspirasi juga berpotensi menimbulkan penyalahgunaan wewenang melalui penyaluran dana atau proyek ke konstituen, bahkan demi kepentingan pencitraan anggota DPR agar terpilih lagi pada periode berikutnya, serta kepentingan diri sendiri.

Kita sebagai masyarakat tentu tidak menginginkan uang pajak yang dikumpulkan, subsidi rakyat dikurangi, lalu dipergunakan bagi hal-hal yang lebih banyak membawa mudarat. Uang rakyat hendaknya dikembalikan kepada rakyat dalam bentuk pelayanan konkret bagi kesejahteraan rakyat seperti dana kesehatan masyarakat miskin dan dana bantuan beasiswa siswa miskin.

Menurut J. Kristiadi tanpa kontrol publik, lembaga perwakilan rakyat akan semakin kehilangan martabatnya karena tertimbun limbah nafsu serakah sehingga ranah kekuasaan kehilangan amanah, hidayah, berkah, dan marwah. Oleh karena itu, kita semua dipanggil untuk selalu mengkritisi dan memberikan pikiran-pikiran positif terhadap kebijakan semua wakil rakyat yang tidak pro rakyat dan tidak mencerminkan empati kepada persoalan bangsa. Suara keprihatinan dan daya kritis kita bisa kita wujudkan dalam bentuk puisi. Semakin banyak puisi yang ditulis semakin kuat genderang ditabuh untuk melakukan perlawanan verbal terhadap wakil rakyat yang dengan sengaja meninggalkan rakyat yang diwakili demi kepentingan kelompok kecil dan diri mereka sendiri.

Teknis:

  1. Penerbitan Antologi “Memo untuk Wakil Rakyat” bersifat independen, nirlaba, serta berdasar kemandirian individu yang menjunjung tinggi kebersamaan.
  2. Penerbitan ini merangkum dan mengakomodir puisi karya para penyair dan masyarakat umum dari seluruh Indonesia dengan beragam latar belakang, strata, etnis, usia, dan gaya penulisan.
  3. Puisi merupakan karya asli, bertema “Memo untuk Wakil Rakyat” yang merupakan representasi atau tafsir dari gagasan di atas.
  4. Untuk menjaga kualitas tematik dan puitik agar penerbitan ini proporsional sebagai buku sastra, akan dilakukan seleksi obyektif atas puisi yang masuk oleh Tengsoe Tjahjono (Koordinator “Memo untuk Wakil Rakyat”).
  5. Biaya percetakan/penerbitan akan didukung bersama-sama oleh para penyair yang karyanya lolos seleksi dan dimuat dalam antologi.
  6. Selain mengirim karya, pada tahap selanjutnya (usai seleksi) penyair yang karyanya lolos dimohon mengirim iuran ongkos cetak/penerbitan minimal Rp100.000.
  7. Iuran tersebut akan dikembalikan kepada para penyair dalam wujud buku Antologi “Memo untuk Wakil Rakyat” yang jumlahnya sebanding dengan nominal iuran.
  8. Seluruh proses mulai dari pengumpulan naskah, seleksi, administrasi, dan tahapan penerbitan akan diinformasikan secara transparan lewat grup facebook: MEMO PENYAIR dan facebook: Sosiawan Leak.
  9. Kesediaan berpartisipasi dan mengirim puisi ditunggu hingga tanggal 15 Agustus 2015.
  10. Pengumuman seleksi karya akan diinformasikan secara terbuka 31 Agustus 2015.
  11. Dipersilahkan mengirimkan lebih dari 1 puisi (disertai biodata, foto wajah, alamat detil, email, facebook, dan nomor hp) ke email: sosiawan.leak@yahoo.com atau inbox facebook: Sosiawan Leak.
  12. Salam satu hati, bagi negeri!

Tengsoe Tjahjono (Koordinator)
Sosiawan Leak (Administrator)

Jen Kelana

Jen Kelana adalah nama pena dari Muhammad Jainuri, S.Pd., M.Pd, Lahir di Nganjuk (Jatim), besar di Sumut dan Jambi. Menulis puisi, cerpen, feature, esai, artikel, dan karya ilimiah. Puisi dan cerpennya terangkum dalam antologi tunggal dan bersama. Sebagian karyanya dipublikasikan di media massa dan media digital. Hobby elektronik, hardware, software, komputer dan web develover di samping menekuni bidang matematika, statistika, dan penelitian pendidikan. Aktifitas sebagai kuli di STKIP YPM Bangko.

Add Comment